Targetkan Pembebasan Lahan 2026, Kementerian PU Optimis Kolam Retensi Nanga-Nanga Segera Terealisasi

Kendari – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkomitmen memperkuat sistem pengendalian banjir di Kota Kendari melalui rencana pembangunan Kolam Retensi Nanga-Nanga yang diproyeksikan menjadi solusi efektif dalam mereduksi risiko banjir hingga 54,14%.

Infrastruktur strategis di Kecamatan Baruga ini dirancang tidak hanya sebagai pengendali debit air sebesar 141,67 m³/dt untuk periode ulang Q25, tetapi juga akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat sebagai area konservasi air serta ruang terbuka publik untuk sarana olahraga dan rekreasi.

Langkah ini diambil sebagai respons nyata pemerintah dalam menangani riwayat banjir besar yang pernah melanda Kota Kendari, seperti pada tahun 2013 dan 2019, guna memberikan rasa aman bagi warga.

Plh. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Adenan Rasyid, mengatakan bahwa proyek pembangunan Kolam Retensi Nanga-Nanga dengan kapasitas tampungan 1,58 juta m³ ini akan dibangun di atas lahan seluas 45,54 hektar.

“Saat ini, fokus utama adalah percepatan status lahan agar pembangunan fisik dapat berjalan lancar. “Kami optimis dengan dukungan semua pihak, pembebasan lahan dapat tuntas pada tahun 2026, sehingga pelaksanaan konstruksi fisik dijadwalkan dapat dimulai pada periode 2027-2029,” kata Adenan saat mendampingi Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi V DPR RI di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (22/4/2026).

“Kepastian status lahan penting sebelum konstruksi dimulai agar penyerapan anggaran lebih optimal dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” tambah Adenan.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, memberikan apresiasi dan menekankan pentingnya sinergi lintas instansi. “Kami sangat mendukung langkah Kementerian PU. Namun, koordinasi harus diperkuat agar kendala lahan segera teratasi sehingga target konstruksi tahun 2027 benar-benar tercapai demi kepentingan masyarakat luas,” ujar Ridwan.

Sementara nggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, menambahkan perlunya identifikasi mendalam terhadap 37,09 hektar lahan yang masih bersengketa dari total kebutuhan 53,72 hektar agar pendekatan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Sebagai penutup Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran menyatakan kesiapan pemerintah kota untuk mendukung penuh dan mengawal keberhasilan proyek ini.

“Kawasan Nanga-Nanga merupakan titik pertemuan luapan air yang sangat krusial, sehingga keberadaan kolam retensi ini sangat dinantikan. Kami akan aktif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan terus memohon dukungan dari pusat serta DPR RI agar rencana positif ini segera terwujud demi melindungi warga dari ancaman banjir,” jelasnya. (Hal/Alf)

 

Source Artikel: www.pu.go.id