Kementerian PU Dorong Percepatan Penanganan Perlintasan Sebidang di Prov. Jawa Barat
Bekasi – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mendorong percepatan penanganan perlintasan sebidang di wilayah Prov. Jawa Barat sebagai upaya meningkatkan keselamatan transportasi jalan dan perkeretaapian. Hal tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Prov. Jawa Barat di Kota Bekasi, Kamis (22/5).
Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, yang mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik tersebut mengatakan bahwa berdasarkan data Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta–Jawa Barat terdapat 14 simpang sebidang jalan nasional dengan jalur kereta api di Prov. Jawa Barat. Terdiri atas 13 simpang pada jalur aktif dan 1 simpang pada jalur tidak aktif.
“Seluruh kegiatan sudah terprogram dalam Rencana Umum penanganan perlintasan sebidang jalur kereta api dengan Jalan Nasional. Penanganannya dilakukan secara bertahap sesuai prioritas dan kesiapan pendanaan,” jelas Triono. Ia juga menjelaskan estimasi kebutuhan biaya penanganan seluruh simpang sebidang di Prov. Jawa Barat untuk yang melintasi Jalan Nasional tersebut mencapai Rp1,15 Triliun.”
Menurut Triono, Kementerian Pekerjaan Umum saat ini tengah mengupayakan berbagai alternatif sumber pendanaan, termasuk melalui skema pinjaman luar negeri dan dana Inpres Jalan Daerah (IJD). Direktorat Jenderal Bina Marga juga telah ditugaskan untuk mempercepat koordinasi guna memastikan kepastian sumber pembiayaan.
Salah satu lokasi prioritas yang dibahas yakni rencana pembangunan Fly Over Bulak Kapal di Kota Bekasi. Berdasarkan data Pemerintah Kota Bekasi, fly over tersebut direncanakan memiliki panjang 768 meter dengan lebar 14 meter untuk dua lajur dua arah. Total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp366 Miliar. Apabila proses pembiayaan menggunakan Banpres berjalan lancar maka pembangunan FO Bulak Kapal ditargetkan dapat dimulai setelah pemda menyelesaikan lahan dan paling cepat penyelesaian konstruksi pertengahan hingga akhir tahun 2027.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Soerjanto Tjahjono, menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan sejumlah rekomendasi tindak lanjut terkait kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur. KNKT juga telah menerima safety action dari PT. KAI, termasuk perubahan pola operasional yang dinilai efektif mencegah kecelakaan serupa.
“Kami sudah menyampaikan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti terkait peristiwa kecelakaan ini. Jika ada hal yang membahayakan operasional saat ini, kami akan segera merekomendasikan solusinya,” jelas Soerjanto.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, yang memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Bekasi meminta agar proses pembebasan lahan dapat segera dituntaskan agar pembangunan dapat segera dimulai.
“Kami berharap Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan bisa proaktif berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara untuk memastikan terkait dana Banpres. Pembebasan lahan diminta untuk segera selesai sehingga proses pembangunan dapat langsung berjalan karena desainnya sudah disiapkan,” kata Huda.
Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mempercepat penanganan perlintasan sebidang di Jawa Barat sehingga pembangunan infrastruktur keselamatan transportasi dapat segera terealisasi dan meminimalkan risiko kecelakaan di perlintasan sebidang. (#PU608)
Source Artikel: www.pu.go.id