Kab. Kuningan – Kementerian Pekerjaan Umum bersama Komisi V DPR RI meninjau kesiapan usulan pembangunan SPAM Bendungan Kuningan di Kab. Kuningan, Jawa Barat pada Kamis (18/6). Program tersebut direncanakan memanfaatkan air baku dari Bendungan Kuningan untuk meningkatkan layanan air minum bagi masyarakat di wilayah timur Kab. Kuningan, khususnya Kecamatan Cimahi, Cibingbin, dan Cibeureum.
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI tersebut dilaksanakan peninjauan untuk memastikan kesiapan dokumen teknis, lahan, serta aspek pendukung lainnya sebagai bagian dari pemenuhan readiness criteria sebelum program diusulkan untuk mendapatkan dukungan pendanaan pemerintah pusat.
Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Oscar R.H. Siagian, yang turut hadir mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI mengatakan bahwa dokumen usulan yang disampaikan oleh Perumda Air Minum Tirta Kamuning sebelumnya telah diterima dan direviu oleh Balai Prasarana Permukiman Kawasan Jawa Barat. Namun demikian, masih terdapat beberapa dokumen yang perlu disempurnakan, termasuk penyesuaian rencana anggaran biaya sesuai regulasi terbaru.
“Dokumen yang disampaikan sebelumnya telah kami terima dan lakukan reviu. Beberapa dokumen teknis masih perlu disesuaikan agar memenuhi readiness criteria yang dipersyaratkan,” jelas Oscar.
Sedangkan menurut Direktur Perumda Air Minum Tirta Kamuning, Ukas Suharfaputra, SPAM Bendungan Kuningan direncanakan memiliki kapasitas 2 x 50 liter per detik atau total 100 liter per detik untuk melayani sekitar 8.000 Sambungan Rumah (SR) yang tersebar di 11 desa pada Kecamatan Cimahi, Cibingbin, dan Cibeureum. Lingkup pekerjaan meliputi pembangunan instalasi pengolahan air (IPA), reservoir berkapasitas 1.200 m³, dua unit booster pump, bak pelepas tekan, serta jaringan distribusi utama sepanjang 31.949 meter dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp118,88 Miliar.
“Sebagian besar dokumen yang dipersyaratkan telah kami siapkan, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diselesaikan, terutama terkait lahan dan dokumen pendukung lainnya,” kata Ukas.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pengembangan SPAM Bendungan Kuningan adalah penyediaan lahan. Saat ini masih diperlukan penyelesaian pemanfaatan lahan di kawasan Perhutani serta pembebasan sebagian lahan milik masyarakat. Selain itu, proses penyusunan dokumen lingkungan juga masih berlangsung dan ditargetkan selesai pada Juni 2026.
Sementara itu Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, menekankan pentingnya percepatan penyelesaian aspek lahan sebagai bagian dari pemenuhan readiness criteria program.
“Pengalaman kami menunjukkan bahwa penyelesaian lahan di kawasan Perhutani membutuhkan waktu yang tidak singkat. Karena itu koordinasi dan kesepakatan dengan Perhutani perlu segera dilakukan agar usulan program dapat diproses lebih lanjut,” jelas Triono.
Ketua Rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyatakan dukungannya terhadap pembangunan SPAM Bendungan Kuningan dan mendorong percepatan penyelesaian kendala lahan agar program dapat segera direalisasikan.
“Kami mendukung penuh pembangunan SPAM Bendungan Kuningan karena kebutuhan air minum masyarakat di wilayah timur Kuningan harus segera terpenuhi. Koordinasi dengan Perhutani perlu segera dilakukan agar proses pengusulan program dapat berjalan lebih cepat,” kata Huda.
Melalui Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum bersama Komisi V DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Kuningan berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian seluruh persyaratan teknis dan administratif guna mendukung realisasi pembangunan SPAM Bendungan Kuningan sebagai upaya peningkatan akses layanan air minum bagi masyarakat Kabupaten Kuningan. (HAL/Mar/Rka)
Source Artikel: www.pu.go.id