Semarang – Pemerintah terus memperkuat penyediaan infrastruktur pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses layanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana menjelang dimulainya Tahun Ajaran 2026, Komisi V DPR RI melaksanakan fungsi pengawasan terhadap progres pembangunan dan kesiapan operasional Sekolah Rakyat.
Komisi V DPR RI telah melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada Jumat (17/7). Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI meninjau secara langsung sejumlah fasilitas utama, antara lain ruang kelas, asrama siswa, ruang makan, serta berbagai sarana pendukung lainnya guna memastikan kesiapan infrastruktur dalam menyambut kegiatan belajar mengajar Tahun Ajaran 2026.
Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada 10 lokasi, yaitu Kota Semarang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Brebes. Khusus Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Semarang dibangun dengan anggaran sebesar Rp216,54 Miliar di atas lahan seluas 6,5 ha.
Kompleks sekolah tersebut dilengkapi dengan tiga gedung sekolah, delapan asrama, tiga ruang makan, dua rumah susun guru, gedung serbaguna, masjid, rumah ibadah, dapur, guest house, bangunan pelengkap, serta lapangan olahraga. Secara keseluruhan, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Semarang memiliki kapasitas hingga 1.080 orang dan saat ini fasilitas sekolah tersebut telah ditempati oleh 263 peserta didik.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik, Ridwan Bae, mengapresiasi percepatan penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas hasil pekerjaan agar seluruh fasilitas dapat berfungsi secara optimal sebelum dimanfaatkan secara penuh oleh para peserta didik.
“Dari hasil pengamatan kami, memang masih terdapat beberapa bagian yang perlu disempurnakan. Namun hal tersebut masih dapat diselesaikan pada masa pemeliharaan. Kami berharap setiap kekurangan pada pekerjaan fisik dapat segera diperbaiki, disesuaikan, dan diberikan penyelesaian akhir (finishing) yang terbaik oleh kontraktor di bawah pengawasan Kementerian Pekerjaan Umum,” kata Ridwan.
Sementara itu, Plt. Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan Kementerian Pekerjaan Umum, Dendy Kurniadi, yang turut mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, menyampaikan bahwa Kementerian PU berkomitmen menuntaskan pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Semarang. Hingga saat ini, progres konstruksi fisik telah mencapai 95,41% dan dilaksanakan oleh PT Adhi Karya–Minarta (KSO). Penyelesaian pekerjaan terus dipercepat agar seluruh fasilitas dapat segera dimanfaatkan secara optimal.
Menurut Dendy, masih terdapat beberapa pekerjaan pendukung yang memerlukan sinergi dengan Pemerintah Kota Semarang, khususnya pembangunan saluran drainase di sisi timur kawasan Sekolah Rakyat.
“Kami mengharapkan dukungan Pemerintah Kota Semarang untuk pembangunan saluran drainase kota di sisi timur kawasan Sekolah Rakyat. Saluran ini diperlukan sebagai koneksi pembuangan limpasan air dari kolam retensi menuju saluran drainase kota sehingga sistem pengendalian air dapat berfungsi secara optimal,” jelas Dendy.
Menyambut Tahun Ajaran Baru 2026, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Semarang telah memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 13 Juli 2026 bagi peserta didik jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Kegiatan MPLS diikuti oleh 263 peserta didik, yang terdiri atas 89 siswa SD, 87 siswa SMP, dan 87 siswa SMA. Seluruh peserta didik telah menempati asrama sebagai bagian dari implementasi sistem pendidikan berasrama yang diterapkan di Sekolah Rakyat. (HAL/Mar)
Source Artikel: www.pu.go.id