Sleman – Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) bersama Komisi V DPR RI terus memperkuat sinergi dalam upaya meningkatkan konektivitas sekaligus mengurai kepadatan lalu lintas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (17/7). Salah satu fokus pembahasan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI adalah percepatan pembangunan Akses Bokoharjo pada ruas Jalan Tol Solo–Yogyakarta–NYIA Kulon Progo sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas menuju Kabupaten Gunungkidul, mendukung kelancaran arus lalu lintas, serta mengoptimalkan manfaat pembangunan jalan tol bagi masyarakat.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Ni Komang Rasminiati, yang turut mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, menjelaskan bahwa Jalan Tol Solo–Yogyakarta–NYIA Kulon Progo memiliki panjang total 96,57 km dengan nilai investasi sebesar Rp27,49 triliun dan biaya pembebasan lahan mencapai Rp19,40 triliun. Untuk Paket 1.2B Prambanan–Purwomartani, progres pembebasan lahan telah mencapai 99,23%, sedangkan progres konstruksi mencapai 92,80% dan ditargetkan selesai pada Triwulan I Tahun 2027. Guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dalam jangka pendek, ruas tersebut juga dipersiapkan agar dapat difungsionalkan secara terbatas pada periode Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) mendatang.
Komang menjelaskan bahwa berdasarkan Business Plan maupun Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) awal, pembangunan Akses Bokoharjo sepanjang 1,95 km baru direncanakan pada tahun 2040. Namun, menindaklanjuti usulan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, pembangunan akses tersebut diupayakan untuk dipercepat sehingga dapat difungsionalkan pada Triwulan I Tahun 2027. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas, khususnya pada periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2027 serta masa libur panjang (peak season).
“Dengan hadirnya Akses Bokoharjo, kendaraan wisata dari luar daerah yang menuju kawasan wisata Gunungkidul tidak lagi perlu melintasi dan membebani ruas jalan di pusat Kota Yogyakarta. Ke depan, akses ini juga akan terhubung secara langsung dengan rencana pengembangan Jogja Outer Ring Road (JORR), sehingga konektivitas kawasan akan semakin baik,” jelas Komang.
Mendukung hal tersebut, Direktur Teknik PT Jasa Marga Jogja Solo (JMJ), Pristi Wahyono, menyampaikan bahwa percepatan pembangunan Akses Bokoharjo sejalan dengan program Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengurai penumpukan kendaraan wisata menuju Kabupaten Gunungkidul. Pemerintah Provinsi DIY sendiri telah membangun jalan konektivitas sepanjang 23 km dari kawasan Prambanan menuju Gunungkidul sebagai bagian dari penguatan jaringan transportasi di wilayah tersebut.
“Akses Bokoharjo sepanjang 1,95 km merupakan salah satu simpul strategis dalam mendukung kelancaran jaringan transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersama Direktorat Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga dan BPJT, kami telah melakukan kajian lalu lintas yang menunjukkan bahwa keberadaan akses tersebut berpotensi mengurangi kepadatan lalu lintas, terutama pada periode arus mudik, arus balik Lebaran, maupun masa libur panjang. Dari sisi pengadaan lahan, progres di lapangan saat ini juga telah mencapai 99,38%,” ungkap Pristi.
Menurut Ketua Rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana, percepatan pembangunan Akses Bokoharjo merupakan langkah strategis untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, terutama pada saat arus mudik dan arus balik Lebaran maupun tingginya pergerakan wisatawan menuju kawasan Gunungkidul. Oleh karena itu, Komisi V DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap langkah diskresi dan percepatan administratif yang tengah dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Langkah yang diusulkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan disiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum ini sangat tepat. Komisi V DPR RI akan terus mengawal dan mendorong percepatan realisasinya, termasuk dukungan terhadap pembiayaannya. Terlebih, dari sisi pengadaan lahan sudah tidak terdapat kendala yang berarti sehingga pelaksanaan konstruksi diharapkan dapat berjalan lebih cepat,” kata Danang.
Melalui sinergi antara Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi V DPR RI, serta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), percepatan pembangunan Akses Bokoharjo diharapkan tidak hanya mampu mengurai kepadatan lalu lintas di pusat Kota Yogyakarta, tetapi juga memperkuat konektivitas menuju kawasan wisata Gunungkidul, meningkatkan efisiensi waktu tempuh masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkelanjutan. (HAL/Vna)
Source Artikel: www.pu.go.id