Bogor – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Komisi V DPR RI telah melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI yang meninjau lapangan serta koordinasi intensif terhadap penanganan perlintasan sebidang di Stasiun Besar Bogor, Prov. Jawa Barat pada Jumat,(12/6). Langkah ini merupakan bentuk respons cepat terhadap arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk memitigasi risiko kecelakaan di titik-titik krusial transportasi komuter di seluruh Indonesia.
Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, yang hadir mendampini Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen penuh untuk memberikan dukungan teknis dan anggaran dalam penyelesaian perlintasan sebidang, khususnya yang berada di ruas Jalan Nasional. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, dari total 184 titik terdapat 136 titik perlintasan di Jalan Nasional yang belum terselesaikan dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp30 Triliun.
“Kementerian Pekerjaan Umum siap mendukung pelaksanaan program ini di lapangan. Kami telah mendapatkan persetujuan Green Book untuk program penanganan perlintasan sebidang melalui skema pinjaman luar negeri senilai Rp3 Triliun yang akan digunakan secara bertahap untuk membiayai pengerjaan fisik permanen,” jelas Triono. Ia juga menambahkan bahwa untuk wilayah Kota Bogor sendiri, terdapat 22 titik perlintasan sebidang yang perlu segera ditangani melalui kajian teknis yang matang.
Sedangkan menurut Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, sinkronisasi anggaran antara kementerian terkait sangat penting untuk memastikan program ini berjalan tanpa hambatan. Komisi V DPR RI juga berkomitmen akan mengawal arahan Presiden mengenai alokasi dana Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp4 Triliun agar masuk ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
“Persoalan keselamatan ini harus diselesaikan secara keseluruhan tanpa memandang status jalan. Target kami pada tahun 2027 sudah harus ada langkah konkret yang terealisasi di lapangan melalui roadmap yang berkelanjutan dengan mengacu pada kriteria dan kesiapan perencanaan yang matang,” tegas Hamka.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Allan Tandiono, menjelaskan bahwa pihaknya tengah memfinalisasi verifikasi data 1.148 perlintasan sebidang secara nasional yang memerlukan penanganan segera. Kemenhub fokus pada optimalisasi infrastruktur keselamatan dasar, termasuk pemasangan palang pintu dan pemenuhan petugas penjaga yang ditargetkan mulai masif pada Agustus mendatang.
“Kami memastikan eksekusi di lapangan berjalan penuh tanggung jawab. Dukungan anggaran dari Danantara akan kami imbangi dengan alokasi biaya operasional dan perawatan (Operation and Maintenance) agar fasilitas keselamatan yang dibangun tetap terjaga fungsinya,” jelas Allan.
Sementara itu, Wakil Walikota Kota Bogor, Jenal Mutaqin, yang turut hadir pada Kunker Spesifik, menyambut baik dukungan pemerintah pusat mengingat keterbatasan APBD Kota Bogor dalam menangani titik-titik rawan seperti di Jalan MA Salmun dan Kebon Pedes. Ia berharap kolaborasi ini dapat mempercepat pembangunan infrastruktur permanen yang sangat dinantikan warga.
“Kami sudah merampungkan dokumen DED (Detailed Engineering Design) untuk perlintasan Kebon Pedes dengan kebutuhan konstruksi fisik sekitar Rp300Miliar. Kehadiran Kementerian Pekerjaan Umum dan Komisi V DPR RI akan menjadi jalan keluar bagi ikhtiar kami untuk memberikan rasa aman bagi mobilitas warga Bogor,” kata Jenal.
Penanganan perlintasan sebidang ini diharapkan tidak hanya menurunkan angka kecelakaan secara signifikan, tetapi juga menjaga kelancaran roda perekonomian masyarakat tanpa mengganggu rantai pasok lokal. (HAL/Alf)
Source Artikel: www.pu.go.id