Mataram – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya terus mematangkan perencanaan pembangunan kembali Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui percepatan penyusunan Detail Engineering Design (DED). Dokumen yang ditargetkan rampung pada Oktober 2026 tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan fisik yang diusulkan pada Tahun Anggaran (TA) 2027.
Pembangunan kembali dilakukan menyusul kerusakan berat pada bangunan utama Gedung DPRD Provinsi NTB akibat kebakaran pascaaksi demonstrasi di Kota Mataram pada Agustus 2025. Penyusunan DED menjadi tahapan strategis untuk menghasilkan perencanaan teknis yang komprehensif, meliputi aspek arsitektur, struktur, utilitas bangunan, hingga rencana anggaran biaya sebagai acuan pelaksanaan konstruksi.
Dalam peninjauan ke Gedung DPRD Provinsi NTB bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (22/7), Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Cipta Karya Meike Kencanawulan dan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Triono Junoasmono meninjau progres penyiapan pembangunan sekaligus memaparkan alternatif desain bangunan. Dari beberapa opsi yang disiapkan, Ketua DPRD Provinsi NTB telah memilih satu desain yang akan menjadi dasar penyusunan DED guna mempercepat proses perencanaan dan penganggaran.
Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Provinsi NTB, Dades Prinandes, menjelaskan bahwa penyusunan DED telah berlangsung sejak April 2026 dan ditargetkan selesai dalam waktu enam bulan.
“Penyusunan DED membutuhkan waktu sekitar enam bulan dan ditargetkan rampung pada Oktober 2026. Setelah dokumen perencanaan selesai, pembangunan fisik diusulkan dapat dimulai pada Tahun Anggaran 2027,” kata Dades.
Ia menambahkan, Kementerian PU terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB untuk memastikan seluruh persiapan pembangunan berjalan sesuai rencana. Saat ini, proses penghapusan aset masih berlangsung, sementara pembongkaran bangunan yang mengalami kerusakan berat telah memasuki tahap akhir.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, yang memimpin peninjauan lapangan, menyampaikan dukungannya terhadap percepatan pembangunan kembali Gedung DPRD Provinsi NTB. Menurutnya, proses lelang dini perlu segera dipersiapkan agar pelaksanaan konstruksi dapat dimulai segera setelah anggaran tersedia.
“Tadi juga sudah disampaikan oleh Staf Ahli Menteri PU agar dilakukan lelang dini. Jadi begitu anggarannya tersedia, kontrak bisa langsung berjalan sehingga penyelesaiannya lebih cepat,” kata Lasarus. Ia juga menegaskan bahwa Komisi V DPR RI siap mendukung pengalokasian anggaran pembangunan setelah dokumen DED rampung disusun.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, menyampaikan bahwa secara prinsip dukungan pendanaan, telah berproses dibahas bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. Dari hasil pembahasan alokasi anggaran tersebut masih perlu proses dimasukkan ke dalam DIPA Tahun Anggaran 2027.
“Kami mengharapkan dukungan Komisi V DPR RI agar anggaran dapat dialokasikan pada DIPA TA. 2027 sehingga proses lelang dapat segera dilaksanakan,” ujar Triono.
Kementerian PU berkomitmen untuk mengawal seluruh tahapan pembangunan, mulai dari penyusunan perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi, agar berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan sesuai ketentuan teknis. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan kembali Gedung DPRD Provinsi NTB diharapkan dapat segera terealisasi sehingga pelayanan pemerintahan dan fungsi kelembagaan DPRD dapat kembali berjalan secara optimal.(HAL/Mar)
Source Artikel: www.pu.go.id